MITRA – Kasus penembakan berdarah di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), yang terjadi pada Desember 2025 dan menewaskan tiga orang kembali menjadi sorotan tajam. Tragedi yang merenggut tiga nyawa itu dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai siapa saja yang berada di balik rangkaian persoalan yang melatarbelakanginya.
Kini, sorotan mengarah pada Steven Mamahit alias Epeng, yang namanya disebut-sebut dalam informasi masyarakat berkaitan dengan lokasi serta aktivitas pertambangan di kawasan Ratatotok.
Pertanyaan keras pun muncul: apakah seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan lokasi dan rangkaian peristiwa tersebut sudah diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum?
Informasi yang beredar menyebut nama Steven diduga tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara penembakan tersebut. Jika informasi itu benar, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan penyidik.
Sebab, perkara ini bukan perkara ringan. Tiga manusia kehilangan nyawa. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti hanya pada pelaku yang berada di lapangan apabila memang masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang belum terang.
Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh rantai persoalan telah dibongkar mulai dari pelaku, pihak yang memerintahkan, pihak yang membantu, hingga pihak yang diduga mempunyai kepentingan terhadap lokasi apabila seluruhnya memang ditemukan berdasarkan alat bukti.
Seorang pemerhati hukum yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai aparat harus berani membuka seluruh fakta perkara.
“Ini kasus besar karena tiga nyawa melayang. Kalau ada nama yang disebut memiliki keterkaitan, periksa secara profesional. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu,” ujarnya.
Sorotan juga tidak terlepas dari dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Ratatotok. Apabila terdapat hubungan antara aktivitas pertambangan, kepentingan atas lahan, dan rangkaian konflik yang berujung pada penembakan, maka seluruh keterkaitan tersebut harus diuji melalui proses hukum.
Bukan dengan rumor. Bukan dengan tekanan. Tetapi dengan bukti.
Nama Steven Mamahit sendiri dalam konteks ini masih sebatas disebut dalam berbagai informasi dan tudingan yang beredar. Belum ada dasar yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa dirinya terlibat tindak pidana tanpa pembuktian hukum.
Namun justru karena itu, aparat dituntut memberikan kejelasan. Jika tidak terlibat, jelaskan. Jika ada bukti keterlibatan, proses. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ruang abu-abu.
Ketua PPWI Sulut, Hendra Tololiu, mendesak Mabes Polri dan Polda Sulut melakukan supervisi serta membuka kembali seluruh aspek perkara yang dinilai masih menyisakan tanda tanya.
“Kami mendesak Mabes Polri dan Polda Sulut jangan membiarkan kasus yang menewaskan tiga orang ini berjalan tanpa kejelasan. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan alat bukti. Tidak boleh ada siapa pun yang merasa kebal hukum.” tegas Hendra.
Hendra juga menyoroti munculnya tudingan mengenai dugaan adanya uang yang disebut-sebut mengalir kepada oknum aparat untuk mempengaruhi penanganan perkara.
Tudingan tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dan wajib diverifikasi melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang berwenang.
“Kalau memang ada dugaan aliran uang untuk menghentikan atau menutup perkara, buktikan dan usut. Kalau tidak benar, aparat juga harus berani memberikan klarifikasi. Jangan biarkan institusi kepolisian terus dibayangi tudingan yang tidak jelas.” ujarnya.
PPWI Sulut juga meminta fungsi pengawasan dan Propam Polri tidak pasif apabila terdapat laporan atau bukti mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.
Tiga nyawa telah hilang. Keluarga korban membutuhkan keadilan, bukan sekadar proses administratif.
Publik kini menunggu keberanian aparat untuk memastikan apakah perkara Ratatotok benar-benar telah dibongkar sampai ke akar persoalan atau masih menyisakan pihak-pihak yang belum tersentuh proses hukum.
Jika tidak ada keterlibatan Steven Mamahit, aparat diminta menjelaskan secara terang berdasarkan konstruksi perkara. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang sah mengenai keterlibatan siapa pun, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Mabes Polri dan Polda Sulut kini ditantang membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas bukti bukan di bawah pengaruh, uang, jabatan, ataupun kepentingan tertentu.
Tim**